kekurangan otonomi daerah. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. kekurangan otonomi daerah

Penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prospek Otonomi Daerah di. Rendahnya tingkat pendapatan asli di beberapa daerah. 3. Kelebihan daerah. Kini, persoalannya adalah bagaimana implementasi UU No. 2 Keuntungan dan Kekurangan Otonomi Daerah; Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Hal itu. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan. Otonomi daerah memiliki asal kata yang sama dengan daerah otonom. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi yang. Undang-Undang Dasar Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah. Dalam mengatasi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidka perlu menunggu instruksi dari pemeritnah pusat. Selain kelebihan, otonomi daerah mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan Otonomi Daerah 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan otonom daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengawasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. 1 Januari tahun 2001 merupakan awal diberlakukannya kebijakan Otonomi daerah, pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan. Otonomi daerah sebagai pemerintahan sendiri oleh rakyat dalam wilayah nasional mengandung arti pengakuan atas kemandirian masyarakat setempat yang diberikan otonomi dalam kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula. Otonomi daerah dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. Daerah-daerah tersebut diantaranya: 1. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 116. Setiap daerah di Indonesia baik daerah khusus maupun daerah istimewa sama-sama diberi otonomi daerah. 2. Arti daerah otonom bisa berbeda tiap negara. Berdasarkan asas. Hal ini lantas menjadi dampak dari desentralisasi yang diterapkan, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pada pemerintah daerah. Banyak kekayaan yang di pakai untuk. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. 38 Tahun 2007). Adanya bentuk keseragaman dari pola pembudayaan masyarakat. 22 Tahun 1999 melalui otonomi-desentralisasi meskipun pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD hingga akhirnya disahkannya UU No. Dalam pembahasan61 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Pendelum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) Hlm 13 62 Ibid, Hlm 29 63 The Liang Gie,”Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Suatu Anaisis Tentang Masalah-masalah Desentralisasi dan Cara-cara. Tuntutan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan disahkannya UU No. 3: Makna Desentralisasi dan Otonomi. Dari sejak adaTulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan terhadap konsep otonomi daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari beberapa komponen masyarakat daerah, ada pandangan yang menyatakan otonomi daerah sebagai wujud dari kebebasan daerah untuk mengatur pemerintahan daerah dan masyarakatnya sendiri, ada yang. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Pada satu sisi, sentralisasi memberi keuntungan. Dalam proses desentralisasi ini, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud. Di antaranya, semua daerah diberi ruang untuk berinovasi. Jakarta. 25 T ahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan dalam negeri berdasarkan. ”Dari ketiga dimensi tersebut, kami melihat bahwa semakin ketat kompetisi politik di tingkat lokal, semakin kompetitif juga kepala daerahnya. Kemampuan Keuangan dalam Era Otonomi Daerah. 4 Aspek Latar Belakang Kebijakan Otonomi Daerah. Oleh : Ilham Kurniawan (Ilmu Pemerintahan 2016) Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah. Hal mana yang berdampak pada kesejahteraan warga daerah itu sendiri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua atau pemekaran wilayah akan dipertimbangkan untuk. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Beberapa kekurangan dari sistem otonomi daerah antara lain tidak meratanya penerapan sistem otonomi daerah di seluruh daerah, kurangnya sumber. Adanya perbedaan kepentingan yang sangat melekat pada berbagai pihak yang menghambat proses. Sehingga, setiap daerah memiliki Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan. 2. meskipun begitu asas ini tetap memiliki kekurangan dengan salah satu contohnya adalah naiknya kompleksitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini penjelasannya. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2004:76). Sejak dilaksanakan otonomi daerah, semua wilayah di Indonesia telah diberi hak untuk mengubah menjadi. Indonesia menerapkan asas otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri aturan serta perekonomian daerah. Ahmad Ziya. Pasang-surut pelaksanaan otonomi daerah pun. Kerjasama Lebih Terjalin 5. ABSTRACT The paradigm that is contained in the policy of decentralization is very good, but still require a comprehensive preconditions for running optimally. Sebab, otonomi mendorong tumbuhnya kapasitas kontrol. Kelebihan/keuntungan : 1. Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan. 2. Kebaikan UU No. Otonomi Daerah -Pengertian, Tujuan, Prinsip, Dasar Hukum & Contoh – DosenPendidikan. BUKU AJAR OTONOMI DAERAH Oleh: Natal Kristiono, S. 32 Tahun 1956. Korupsi APBD juga masih menjadi pekerjaan berat. 5 %µµµµ 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 11 0 R] /MediaBox[ 0 0 595. . Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Artinya segala sesuatu dalam negara tersebut diatur langsung dan diurus pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tinggal melaksanakannya. Harun Al Rasyid. Kriteria Otonomi Khusus di Papua dan Perbedaannya dengan Daerah Otonomi Khusus Lainnya. ISSN 1411- 3341 169 diatur hak-hak yang spesifik, lebih operasional dan lebih tegas,semuanya masih maya sehingga masih mirip dengan kewenangan untuk tunduk terhadap perundang-undangan yang. ,MA Hukum Pemerintahan Daerah 1 HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH STUDI PERBANDINGAN TERHADAP UU NO. Kekurangan sentralisasi. pusat atau daerah yang tingkatannya lebih tinggi. Demikianlah pembahasan mengenai Otonomi Daerah Adalah – Pengertian, Tujuan, Prinsip & Contohnya semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Daerah tehadap APBD Berbasis Anggaran Kinerja di Era Otonomi Daerah (survey pada pemerintah daerah Kabupaten Semarang)”. 21 Kelebihan dan Kekurangan Sentralisasi dan Desentralisasi ditinjau dari beragam aspek dan tinjauan perbedaan umum antara kedua asas yang digunakan didalam pemerintahan Indonesia. - Kekurangan Otonomi Daerah : Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pemerintah di daerah. Berdasarkan Pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi daerah adalah: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang. MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. “Sebetulnya otonomi daerah sudah pada jalan yang benar. Menurut C. Apalagi tentunya perbedaan APBD harus dapat disertai dengan alasan yang berbeda dan alasan yang tepat. Berikut arti daerah otonom, dirangkum Liputan6. Page | 14 2. dan kekurangan otonomi daerah, maka simpulan dapat diuraikan. Otonomi daerah adalah kebijakan & wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. pengertian dari asas ini sendiri yaitu pemberian wewenang oleh pemerintah negara kepada pemerintah daerah. Dalam praktiknya, prinsip dekonsentrasi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Daerah-daerah dengan sumber daya alam yang cukup besar dengan didukung sumber daya manusia yang baik, dapat mengarahkan pembangunan. Di sisi lain, pengelolaan desa wisata juga berpeluang memberi ruang terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat-pejabat daerah setempat yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Perlu kamu sadari supaya mampu meminimalisir kerugian. Kekurangan dari sistem ini adalah sulitnya proses pengambilan keputusan, terutama. Bias ekonomi, bias luar jawa dan bias sumber daya alam. Suara. Hipotesis awal dari riset itu adalah keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor, yaitu kepemimpinan kepala daerah, kelembagaan politik, dan stabilitas politik di tingkat lokal. 10. UU No. Penerapan otonomi daerah menjadi salah satu wujud demokratisasi yang memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat sipil dalam merespon permasalahan daerah. Tugas pembantuan dalam pemerintahan 18Ibid, h. Prinsip Pemberdayaan; Tujuan. Ada dua ciri hakikat dari otonomi yakni legal self sufficiency dan actual independence. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Rondinelli. Kritik dan saran sangat dibutuhkan agar penyusunan makalah ini menjadi lebih baik. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. - Kekurangan Otonomi Daerah : Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pemerintah di daerah. 3. Lalu, otonomi merupakan isi atau akibat dari pembentukan daerah otonom. Bisa dibilang, arti daerah otonom adalah wujud dari pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya otonomi daerah para pelaksana tingkat daerah akan lebih mudah mengambil keputusan. 1995. Dalam buku Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2007) karya Hanif Nurcholis, sentralisasai adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintah pusat. b) Daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat dalam menghadapi masalah mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat. 10. Desentralisasi juga memicu paham kedaerahan yang kuat. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. 7. Pengertian daerah otonomi atau otonomi daerah yang berbeda-beda meskipun intinya sama, yaitu pembagian kekuasaan dengan wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara. Menurunnya ketimpangan antar wilayah di tahap lebih lanjut didukung beberapa faktor seperti: 1. 5 Kelebihan dan Kekurangan Otonomi daerah Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab. suka membuat peraturan daerah yang aneh-aneh demi mengisi kas daerah. Ada kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem otonomi daerah. Dalam mengatasi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidka perlu menunggu instruksi dari. 18 TAHUN 1965, UU NO. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor-faktor yang dapat memperngaruhi keberhasilan otonomi. Hal ini dapat kita lihat dari spirit yang melingkupi pelaksanaan undang-undang tersebut. 32 Tahun 2004 Pasal 22. Dalam aturan tersebut hak yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan otonomi daerah antara lain: Mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Perbaikan kedalam harus dilakukan oleh Pemkot Depok dikarenakan disana-sini masih banyak kekurangan. Daerah dan Undang-undang No. Otonomi daerah telah berjalan. Sebab daerah-daerah yang memperoleh hak otonom, dengan adanya hal tersebut artinya dituntut untuk bisa mandiri yang tentunya bagi daerah-daerah yang kurang siap dengan adanya Otda bukan saja mengemban tugas berat selain itu juga harus pandai mensiasati segala permasalahan yang ada agar mereka mampu mandiri. RDH Koesoemahatmadja, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Oto­no­mi daerah dinasbihkan se­ba­gai obat mujarab bagi Ibu Pe­r­ti­wi yang telah dicederai oleh ke­za­liman pemerintahan oto­ri­ta. Kekurangan yang dapat memacu semua pihak terkait untuk selalu intropeksi agar lebih banyak kelebihan yang dicapai daripada kekurangan. Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di sistem pemerintahan Indonesia sendiri tidak lagi mengenal perbedaan antara daerah dengan otonom. Hubungan ini diilustrasikan oleh kurva dengan bentuk huruf U terbalik (Williamson, 1965). Hal ini secara tidak langsung telah mendidik para pengambil keputusan pada tingkat bawah untuk bertanggung-jawab atas keputusan yang diambil. KOMPAS. c. Padahal, keduanya punya makna yang berbeda. Anggapan keseragaman kesiapan. 40. Kelahiran UU No. JAKARTA - Makna Otonomi Daerah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, fungsi pemerintah untuk mengelolanya tidak berjalan dengan baik, misalnya Gubernur sebagai wakil pusat kurang menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga SDM aparatur tidak dapat didistribusikan. Indonesia menerapkan suatu asas otonomi daerah, yakni pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengurus urusan sendiri aturan dan perekonomian daerah. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Penyerahan urusan sebagian belum diikuti dengan penyerahan pembiayaan, personil dan peralatan. Pembangunan yang berjalan tidak merata, terluhat perbedaan drastis pembangunan wilayah pusat dan daerah. (2) e. Dalam konsep pembangunan daerah ini, terdapat dua konsep besar dalam pengaturan pemerintahan daerah yaitu otonomi daerah dan desentralisasi. birokratis, dan kurang mengandalkan pada mekanisme spontan yang dapat berlangsung dari dalam masyarakat, oleh kekuatan yang ada pada masyarakat itu sendiri. 1 Oktober 2023. c) Khusus mengenai desentralisasi teritorial,. dadang-solihin. 1 Latar Belakang Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dannomous yang berarti hukum atau peraturan. ABSTRAK. 32/2004 itu mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada sejumlah UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebelum reformasi yang senantiasa memberikan rumusan terhadap otonomi daerah yang berbeda-beda antara satu undang-undang dengan. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. b. 5 Tahun 1974. 4. LP3ES : Jakarta Indonesia. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Ilustrasi/Okezone. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Makalah otonomi daerah. Otonomi Daerah: Dari UU No 22/1999 ke UU No 32/2004 Di Indonesia soal desentralisasi menyangkut dua masalah penting, yakni: Pertama, penyebaran dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan ke segenap daerah negara. RELEVANSI PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI MASA KE MASA. Hal tersebut disebabkan bahwa pemerintahan yang sentralistik pada kenyataannya masih banyak kekurangan. Tentu saja juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. 5 tahun 1974. Menurut Wayong “ Otonomi daerah sebenarnya merupakan bagian dari pendewasaan politik rakyat ditingkat local dan proses mensejahtrakan rakyat “. Bahkan, pemimpin negara berasal dari pemimpin daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. 167 keunggulan dan kelemahan otonomi daerah di indonesia Pekerja sosial dituntut keterampilan dalam mengenal sifat klien, situasi sekitar, komunikasi klien dengan. Namun dalam hal angkutan kereta api, permasalahannya adalah masih banyaknya perlintasan yang tidak dijaga sehingga mengancam keselamatan lalu lintas. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat. Kekurangan Otonomi Daerah Disamping kelebihannya, kamu juga harus tahu bahwa otonomi daerah juga memiliki kekurangan di samping kelebihannya. Desentralisasi Adalah penyerahan perencanaan , pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi bila otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, meliputi kewenangan perda-perdanya yang mengakomodir kepentingan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis.